SUARADARING.COM, MAKASSAR – Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) menegaskan bahwa hasil seleksi bakal calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) harus diulang. Temuan dan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel juga telah memastikan bahwa hasil seleksi yang dilakukan komisi A cacat prosedur dan sarat kepentingan.
Koordinator KJPP, Muhammad Idris juga meminta DPRD Sulsel untuk mengambil sikap tegas. Pasalnya pasca aksi protes yang digelar KJPP pada Mei lalu, hingga kini belum ada langkah tegas dari DPRD.
“Semua bukti sudah dibeberkan. Hasil pertemuan dengan BK juga memastikan jika seleksi kemarin juga secara tegas menyalahi aturan. Jadi kami meminta pekan ini DPRD Sulsel harus menyatakan sikap secara resmi dengan berpedoman pada hasil BK. Di situ jelas dikatakan jika seleksi calon anggota KPID Sulsel dan nama-nama yang sempat dinyatakan lolos tidak memenuhi syarat. Jadi sudah jelas kalau seleksi harus diulang,” tegas Idris, Selasa, 17 September 2024.
Pemilihan atau seleksi bakal calon komisioner KPID Sulsel, kata Idris, cukup mendesak untuk diulang. Apalagi sudah jelas dan ada temuan jika hasil seleksi kemarin rawan disusupi kepentingan politik.
Bukti lain yang jadi temuan KJPP, ucap Idris, salah satu bakal calon komisioner KPID yang diloloskan oleh komisi A DPRD Sulsel diduga kuat kini terlibat praktik politik praktis.
“Ada foto yang beredar salah satu nama calon anggota KPID Sulsel yang diloloskan komisi A duduk semeja dengan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Bagi saya ini fatal dan menyalahi prinsip independensi,” tegas Tajannang sapaan Idris.
Tajannang pun mengungkapkan dari kasus tersebut sudah cukup kalau seleksi bakal calon anggota KPID Sulsel wajib diulang. “Tidak ada lagi tawar-menawar soal itu. Sikap kami di KJPP jelas, seleksi harus diulang,” pungkasnya.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan, Andi Mohammad Sardi, juga menyayangkan sikap Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, yang hingga kini belum merespon surat dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran terkait sikap Pemprov Sulsel dalam carut marutnya proses perekrutan KPID Sulsel. Apalagi adanya isu yang beredar jika pemprov yang mendesak DPRD Sulsel agar segera mengirimkan nama komisioner yang terpilih, meski telah adanya putusan BK untuk diulang. “Kami sayangkan pemprov yang mendesak dewan mengirimkan nama komisioner KPID, padahal cacat prosedural,” tambahnya. (*)
