SUARADARING.COM, PAREPARE – Menjelang agenda kejuaraan yang semakin dekat, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare, Sulawesi selatan membeberkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi oleh para atlet di daerah. Masalah pendanaan hingga optimalisasi fasilitas olahraga menjadi catatan krusial dalam persiapan saat ini.
Ketua KONI Parepare, Fadly Agus Mante, mengungkapkan bahwa keterbatasan dana membuat cabang olahraga (cabor) belum mampu menggelar latihan secara tersistem dan terprogram maksimal. Untuk sementara waktu, para atlet terpaksa menyiasatinya dengan pola latihan mandiri.
“Sampai hari ini belum bisa berbuat banyak, begitu juga di cabor. Cabor-cabor yang ingin melakukan latihan secara sistematis dan terprogram itu sepertinya tidak bisa. Mereka saat ini hanya latihan secara mandiri karena kendala pendanaan,” ujarnya Kepada awak media. Jumat, 26 Juni2026.
Fadly berharap para atlet tetap mampu memberikan potensi terbaik mereka di tengah keterbatasan. Namun, ia juga menegaskan bahwa performa maksimal tersebut idealnya harus dibarengi dengan dukungan finansial yang sepadan guna menunjang pola persiapan yang matang.
Selain masalah anggaran, persoalan sarana olahraga yang dinilai kurang maksimal dan berpotensi mengganggu kenyamanan latihan juga turut menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, Fadly mengaku pihak KONI telah menyiapkan langkah solutif.
Pihaknya kini tengah menunggu regulasi daerah disahkan agar pengelolaan dan fungsi fasilitas olahraga di Parepare bisa kembali berjalan dengan optimal.
Kami sudah pikirkan semua solusinya. Cuma memang kita sedang menunggu peraturan daerah dilembar-daerahkan untuk berlaku efektif, sehingga sarana-sarana olahraga yang selama ini tidak maksimal fungsinya, bisa kembali dimaksimalkan,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan pusat pelatihan atau training center (TC), KONI Parepare memberikan kebebasan kepada masing-masing pengurus cabor untuk menentukan lokasi latihan yang paling representatif. Hal ini dilakukan guna memastikan persiapan atlet tetap berjalan fokus tanpa mengganggu aktivitas fasilitas publik lainnya.(*)
