SUARADARING.COM, PAREPARE – Forum Group Discussion (FGD) bertema perlindungan hukum dan tantangan jurnalis dalam peliputan isu lingkungan hidup digelar di Cafe Lorong, Jalan Salemba, Makassar, Kamis, 26 Februari 2026.
Kegiatan ini digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggandeng Walhi.
Diskusi ini menghadirkan jurnalis, organisasi lingkungan, hingga membahas risiko yang dihadapi jurnalis, khususnya dalam liputan investigasi lingkungan.
Ketua IJTI Pengda Sulsel, Andi Mohammad Sardi menilai FGD ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kapasitas bagi jurnalis.
Khususnya, dalam menghadapi dinamika peliputan isu lingkungan.
“Ini penting untuk memperkuat solidaritas dan kapasitas jurnalis. Isu lingkungan bukan isu biasa, dampaknya luas dan menyangkut kepentingan publik. Karena itu, kerja-kerja kolaboratif harus diperkuat,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen IJTI Sulsel untuk mendorong peliputan kolaboratif isu lingkungan di daerah.
“Harapannya, liputan tidak hanya berhenti di pemberitaan, tapi juga berdampak pada perubahan kebijakan,” pungkasnya.
Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng, mengungkapkan dalam banyak kasus lingkungan, terdapat aktor-aktor kuat yang terlibat.
“Karena pengalaman untuk memetakan aktor itu kan sebenarnya perusahaan, kemudian ada keterlibatan aparat penegak hukum, kemudian pemerintah juga kelihatan pergerakan kebijakannya,” ujarnya.
Ia menyoroti tantangan jurnalis dalam konteks KUHAP baru, khususnya terkait hukum acara penangkapan dan penahanan.
“Nah, menurut LBH Pers, jurnalis yang khusus melakukan liputan investigasi harus lebih memitigasi kondisi-kondisi terburuk yang akan terjadi di lapangan. Seperti KUHAP baru ini mengatur penjemputan paksa tanpa melakukan proses klarifikasi dan seterusnya,” jelasnya.
Padahal, lanjutnya, dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers sebelumnya, proses klarifikasi lebih diutamakan melalui koordinasi dengan Dewan Pers.
“Di mekanisme sebelumnya itu mengedepankan klarifikasi dulu. Ada koordinasi dengan Dewan Pers dan lembaga-lembaga terkait,” katanya.
Terkait peran perusahaan, Fajriani menegaskan bahwa akses informasi yang transparan menjadi kunci.
“Perusahaan karena ada kepentingan publik maka sebaiknya informasi untuk publik itu diberikan secara transparan. Fungsi jurnalis itu mengembangkan amanah kerja-kerja perlindungan kemanusiaan, jadi jangan dilihat personalnya saja. Ada hal yang lebih besar yang diemban seorang jurnalis,” tegasnya.
Ia juga menilai tantangan jurnalis di era digital semakin kompleks, khususnya dalam peliputan isu tambang dan lingkungan.
“Tantangannya tentu lebih besar. Tapi saya yakin teman-teman yang punya semangat dan progres yang baik ke depan bisa memberikan penguatan perspektif. Melihat isu tambang itu tidak holistik saja, ada konflik perempuan, konflik anak, konflik biota, ada hal yang lebih besar harus diungkap demi kepentingan publik, tidak hanya fokus pada kebijakan,” paparnya.
Sementara itu, Fasilitator FGD, Asram Jaya, memaparkan sejumlah hambatan struktural yang dihadapi jurnalis dalam meliput lingkungan.
Ia menyebut akses data dan informasi, politik redaksional, hingga tekanan deadline menjadi kendala utama.
Selain itu, isu lingkungan di media dinilai masih lemah.
“Aktor penghambat seperti pemilik modal, aparat penegak hukum, pemerintah, preman, bahkan akademisi. Yang paling intens menghambat itu APH dan preman,” ujarnya.
Asram juga menyinggung adanya “segitiga bermuda” dalam konflik lingkungan yang melibatkan pemilik modal, rakyat, dan negara.
“Apapun isunya, risiko terbesar tetap ke individu jurnalis, bukan perusahaan medianya,” katanya.
Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses seperti penentuan AMDAL juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.
Sebagai solusi, peserta FGD mendorong penguatan advokasi bersama organisasi lingkungan seperti WALHI ketika media kesulitan mengakses data di instansi terkait.
Jika terkendala politik redaksi, liputan dapat diarahkan ke media alternatif seperti pers mahasiswa atau platform independen.
Ia juga mendorong rumah aman bagi jurnalis yang mengalami tekanan juga dinilai penting, mengingat ancaman lebih sering menyasar individu.
Selain itu, jurnalis didorong untuk taat pada SOP kerja serta melakukan analisis risiko sebelum liputan.
“Ketika nilainya kecil tapi risikonya besar, itu harus dipertimbangkan,” tegas Asram.
FGD ini pun merekomendasikan peliputan kolaboratif yang melibatkan jurnalis, akademisi, dan NGO dengan dua output utama, yakni berita dan agenda advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan publik. (*)
