SUARADARING.COM, PAREPARE – Penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Negeri (CPNS) yang menjadi polemik di tengah pemerintahan Prabowo Subianto, mengakibatkan masyarakat resah bagi yang telah lolos seleksi karena tanpa kejelasan.
Hal itu membuat anggota Komisi I DPRD kota Parepare, Sulawesi selatan (Sulsel) berinisiatif untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) hingga ke komisi II DPR RI, untuk mengkonsultasikan kejelasan pengangkatan PPPK dan CPNS khususnya di kota Parepare. Kamis , 13 Maret 2025
Seperti yang terlihat dalam postingan media sosial pribadi Asy’ari Abdullah, ia merekam dirinya di atas pesawat bahwa bersiap-siap ke Jakarta menuju Menpan-RB dan komisi II DPR RI di Jakarta.
“Hari ini bersama rekan-rekan komisi 1 dan ketua DPRD Kota Parepare melakukan kunjungan ke @kemenpanrb guna melakukan konsultasi terkaiit kepastian informasi/hukum pengangkatan Ribuan CPNS dann PPPK kota parepare,”ujarnya dalam video tersebut yang diposting di media sosial
“Ini menjadi atensi khusus kita di komisi 1 karna ini berasal dari keresahan teman-teman PPPK”
“Di beberapa tempat banyak yg telah melakukan pemutusan kontrak di tempat kerja terdahulu, baik berhenti secara sadar maupun diberhentikan dikarnakan dianggap telah lulus sebagai PPPK ataupun CPNS,”
“Doakan kami bisa memperjuangkan hak bapak/ibu, sehingga ada “kepastian” dari hasil konsultasi kami”
Rombongan DPRD Kota Parepare yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, dan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti, serta Anggota Komisi I DPRD Kota Parepare. diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, bersama Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Parepare 2013-2023. (*)
