SUARADARING.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Sulawesi selatan (Sulsel) Andi Tenri Uji Menegasakan Mengabdi bertahun-tahun di garis depan pelayanan publik, tetapi ketika bicara tentang masa depan, ribuan tenaga kerja justru dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian.
Hari ini, masa kontrak 6.000 PPPK Paruh Waktu Pemkot Makassar berakhir. Pertanyaan saya sederhana yang saya sampaikan di forum Paripurna: ke mana arah kebijakan Pemkot? Mau diperpanjang atau sengaja digantung? Aspirasi ini saya terima di detik-detik terakhir sebelum sidang dimulai. Saya tidak peduli meski poin ini tidak sempat masuk rapi dalam lembaran naskah fraksi.
Suara rakyat tidak boleh kalah hanya karena persoalan formalitas. Saya mendukung evaluasi yang objektif dan berbasis integritas. Yang terbukti berkinerja buruk, melanggar aturan, atau tersandung pelanggaran berat, silakan diproses sesuai ketentuan. Tetapi jangan jadikan “asesmen” sebagai alasan untuk lepas tangan. Jangan biarkan evaluasi berubah menjadi ketidakpastian bagi ribuan pekerja dan keluarganya. Ada ribuan keluarga yang menunggu kepastian dari kebijakan ini.
Karena itu saya mendesak Wali Kota Makassar dan jajaran BKPSDMD: percepat rekapitulasi, hentikan pola lempar tanggung jawab antar-SKPD, dan sampaikan hasil serta arah kebijakannya secara transparan. Mereka sudah diminta loyal melayani Kota Makassar. Sekarang, pemerintah juga harus memberikan kepastian kepada mereka. Rakyat butuh kepastian, bukan janji evaluasi tanpa ujung. (Adv)
