SUARADARING.COM, PAREPARE – Proyek pembangunan toilet sekolah senilai ratusan juta rupiah, dibangun pemerintah kota Parepare, Sulawesi selatan, melalui satuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) yang menjadi sorotan warga karena nilainya diduga tak sebanding dengan hasil pekerjaan.
Menyikapi isu tersebut, pihak Kejaksaan Negeri (KEJARI) Parepare, membuka ruang bagi warga yang ingin melaporkan pengerjaan proyek tersebut jika mencurigai ada pelanggaran hukum dalam pengerjaan tersebut.
“kami termasuk tim intelejen terus memantau isu-isu berkembang di daerah kami termasuk pembangunan wc. Untuk tindak lanjutnya pelaksanaan pembangunan wc itu mungkin pengawasannya mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam arti apabila ada temuan-temuan menduga, ada dugaan penyelewengan di dalamnya dapat melapor ke kami (Kejari) membantu kami apabila terdapat pelanggaran hukum di dalamnya terhadap penggunaan wc. Dapat menyampaikan kepada kami dan dapat membantu kami juga menyertakan bukti-bukti apabila ada temuan di dalamnya,”jelas Kasi Intelejen Kejari Parepare, Sugiarto, yang dikonfirmasi. Rabu, 19 November 2025.
Sugiarto juga menekankan pihaknya secara internal tetap melakukan pengawasan terhadap proyek toilet tersebut yang masih dalam pembangunan berjalan.
“Dan secara internal kami juga tetap melakukan pengawasan untuk pembangunannya masih dalam tahap pembangunan berjalan, jadi itu untuk sementara masih dalam bentuk pengawasan,”tegasnya.
Proyek pembangunan toilet sekolah senilai yang dilakukan oleh pemerintah kota itu, dinilai warga tidak wajar, bahkan warga membandingkan dengan nilai proyek 166 juta sudah bisa memiliki satu unit rumah subsidi beserta dengan tanahnya.
Seperti yang diungkapkan anggota komisi II DPRD Parepare, Sappe saat melakukan Inspeksi mendadak (SIDAK) di salah satu sekolah sedang dilakukan pembangunan toilet. Ia melihat pembangunan toilet yang ada di SD Negeri 3 Parepare tidak sesuai dengan yang dipresentasikan di DPRD dengan nilai 166 juta.
“Viral di media sosial pembangunan wc dengan anggaran 166.500 ribu rupiah. Tapi sbenarnya yang kami tahu dan kami lihat datanya itu, sebenarnya anggarannya dulu itu 167 juta. Nah speknya yang kami lihat nah kemudian masyarakat melihat memperbandingkan antara anggaran wc yang dbuat di sekolah-sekolah ini dengan anggaran 166 juta dibandingkan dengan rumah subsidi yang kurang lebih 173 juta. Kalau rumah subsidi itu ada tanahnya ada bangunannya, sementara kalau wc ini itu hanya bangunannya ada nilainya tanahnya sudah tidak ada,”ungkapnya saat sidak beberapa waktu lalu.
“Dengan besaran sepertii ini tentunya dengan anggaran 166 juta itu sudah kelewatan kami anggap itu terlalu banyak,”ungkapnya dengan nada tegas.
Meskipun diketahui DPRD Parepare telah menyetujui penggunaan anggaran tersebut, namun Sappe kecewa, ia tidak tahu kalau hasilnya seperti itu, berbeda saat presentase dalam rapat.
“Ia kami merestui, karena persentasenya pada saat itu bahwa bangunan wc tidak seperti yang kami lihat, bangunannya itu ada 3 wc berpisah tidak satu ruangan di dalam kemudian ada 4 wc seperti ini,”pungkas juru bicara DPD PKS Parepare itu.
Pantauan media pembangunan toilet yang ada di SD Negeri 3 Parepare, dapat digambarkan bahwa di dalam bangunan tersebut terdapat empat kamar toilet yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dinding bangunan tersebut tidak menggunakan keramik, sementara untuk septictanknya berada dalam satu ruangan.
Diketahui total ada 21 sekolah yang melaksanakan pengerjaan toilet tersebut terdiri dari 13 SD dan 8 SMP. Nilai kontraknya berbeda-beda namun rata-rata dimulai dari Rp 163,9 juta hingga Rp 166,8 juta. (*)
