SUARADARING.COM, PAREPARE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare, Sulawesi selatan, belum menetapkan anggaran terkait dengan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah di kota Parepare.
Seperti yang diungkapkan ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, kepada awak media. Pihaknya mengungkapkan hingga saat ini DPRD belum menganggarkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Parepare, dengan alasan belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat
“Jadi makan bergizi gratis ini awalnya kita belum anggarkan di APBD kita, karena penjelasan dari kepala dinas itu belum ada juknis, sehingga kepala dinas juga belum mampu menyampaikan seperti apa makan bergizi gratis ini, tapi hitung-hitungan memang sudah ada, kalau indeksnya itu 15 ribu per siswa kali 25 ribu siswa sekitar 90 miliar. Nah sekarang kan ketentuan pemerintah10 ribu per siswa, berarti itu kita harus siapkan 60 miliar per tahun,”terangnya. Kamis, 2 Januari 2025.
Meski hitung-hitungannya telah ada namun, kata Kahar pihaknya belum mengetahui skema pembiayaannya seperti apa, apakah semuanya ditanggung pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
“Nah inikan kita belum tahu skema pembiayaannya, penganggarannya seperti apa, apakah semua pemerintah pusat atau ada yang dibebankan ke pemerintah daerah itu belum jelas, di juknisnya itu belum ada,”lanjutnya.
“Ketika kami melakukan evaluasi apbd di kantor gubernur, memang anggarannya belum ada, di gubernur diminta untuk diisi sebesar 30 miliar. Kemudian belanja tidak terduga (BTT)tadinya kita isi 5 miliar diminta diisi 10miliar, jadi kita butuh anggaran 35 miliar untuk mengisi kedua pos ini,”kata Kahar.
Politikus partai Golkar itu menyebut pihaknya saat ini baru menyiapkan anggaran 6 miliar di APBD Parepare, yang akan menanggung kurang lebih 25 ribu siswa.
“Kalau laporan dari dinas pendidikan kurang lebih 25 ribu siswa SD sampai SMA, untuk anggarannya baru 6 miliar kita siapkan untuk apbd kita, saya kurang tahu berapa yang digelontorkan pemerintah pusat,”pungkasnya.
Senada juga diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud, Makmur, pihaknya belum menerima juknis terkait dengan pembiyaan tersebut.
“Sementara menunggu juknisnya pak Data siswa dan perkiraan biaya sudah ada,”singkatnya.
Diketahui makan bergizi gratis adalah program nasional yang telah dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Seperti yang dilansir di laman resmi kemenkopmk.go.id. Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono menyampaikan, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan SDM Indonesia.
“Sangat penting sekali, harapannya program makan bergizi bisa menjadi dorongan pengungkit yang lebih signifikan untuk mampu menurunkan angka stunting di Indonesia. Yang tidak kalah penting tidak hanya menurunkan tapi mencegah munculnya angka stunting baru,” ujar Nunung Nuryartono.
Deputi Nunung menjelaskan, program makan bergizi gratis bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik dan juga mencegah stunting. Target utamanya adalah peserta didik di bangku sekolah.
Nunung menerangkan, program makan bergizi yang akan resmi bergulir pada Januari 2025 itu akan mendorong pemanfaatan pangan lokal, dan juga komunitas usaha lokal yang dilakukan oleh UMKM, Bumdes, dan koperasi. (*)
