SUARADARING.COM, PAREPARE – Pasangan calon wali kota dan wakil Wali Kota Parepare Andi Nurhaldin Nurdin Halid -Taqyuddin Djabbar (ANH-TQ) memiliki rencana besar dalam hal kesetaraan gender ketika nantinya terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Parepare,Sulawesi selatan periode 2024-2029.
Hal ini ditekankan jubir ANH-TQ bidang Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial(GEDSI) , Asni Tande , Selasa 1 Oktober 2024.
“Jika ANH dan TQ insya Allah terpilih menjadi Wali kota dan Wakil Wali kota Parepare, maka akan memperdalam kapasitas staf perencana di semua SKPD agar terampil melakukan analisis GEDSI melalui alat analisis GAP dan GBS,”janjinya.
Asni menjabarkan pada umumnya Kementerian/Lembaga dan Pemda menggunakan Gender Analisis Patway (GAP) dan untuk mengalokasikan anggarannya menggunakan alat analisis Gender Budget Statement (GBS).
“Jika GAP dan GBS dibuat dengan baik, dalam arti dilengkapi data dan fakta yang valid, maka akan memudahkan para perencana pembangunan untuk mengidentifikasi siapa penerima manfaat yang paling tepat dari program/kegiatan pemerintah. Jika ini dilakukan dengan baik, maka tidak ada lagi yang mengatakan bahwa program/kegiatan itu salah sasaran. Mengapa salah sasaran?. Itu karena tidak diawali dengan melakuakan analisis gender (GAP dan GBS),”kabarnya.
Asni menjelaskan dalam pergaulan sehari-hari termasuk di forum resmi sekalipun, kata gender sering diasosiasikan kepada perempuan. Pemahaman ini salah besar atau keliru. Gender sesungguhnya adalah pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Itulah sebabnya mengapa pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Berhubung saat ini pendekatan pembangunan bukan hanya melihat pada aspek gender saja, maka sebaiknya staf perencana di semua SKPD dalam melakukan analisis gender melalui GAP dan GBS, maka sekalian juga menganalisis pula situasi penerima manfaat penyandang disabilitas dan mereka yang masuk dalam kategori rentan dan marginal,”jelasnya.
Pengalaman di daerah lain yang berhasil membuat rencana program/kegiatan yang disertai dengan GAP dan GBS kata Asni , akan memudahkan staf SKPD tersebut ketika berhadapan dengan anggota DPRD dari komisi terkait atau Badan Anggaran.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
