SUARADARING.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE, bersama jajaran RSUD Daya Kota Makassar, Sulawesi selatan (Sulsel) mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026, Jumat, 25 September 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Almadera Hotel, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, dan menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor kesehatan.
Dalam kegiatan itu, Ari Ashari Ilham, SE, hadir sebagai salah satu narasumber. Ia menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan perangkat pelayanan publik.
Narasumber lainnya, Direktur RSUD Daya Kota Makassar, dr. A. Any Muliany M, M.Kes, turut memberikan pemaparan mengenai pelayanan kesehatan, khususnya mekanisme penanganan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Peserta mendapatkan pemahaman mengenai alur pelayanan, kriteria pasien yang membutuhkan penanganan segera, hingga langkah-langkah yang berkaitan dengan upaya penyelamatan nyawa.
Pemahaman terhadap sistem kerja IGD dinilai penting karena kondisi kegawatdaruratan membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terukur. Setiap tahapan penanganan harus dilakukan berdasarkan kondisi pasien dan tingkat urgensinya.
Selain Ari Ashari Ilham dan dr. A. Any Muliany M, kegiatan tersebut juga menghadirkan Abd. Latif Hasan, SE, sebagai narasumber. Materi yang disampaikan menjadi bagian dari upaya memperkaya wawasan peserta mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Jalannya kegiatan dipandu oleh moderator Nilda Windasari. Diskusi berlangsung dalam suasana interaktif dengan peserta mengikuti pemaparan serta materi yang diberikan oleh para narasumber.
Memasuki penghujung acara, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Sesi tersebut menjadi ruang dialog untuk memperjelas berbagai hal yang berkaitan dengan materi pengawasan pemerintahan daerah maupun pelayanan kesehatan.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap fungsi pengawasan sekaligus mendorong terbangunnya pelayanan publik yang semakin responsif, terutama dalam menghadapi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. (Adv)
