SUARADARING.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Saputra Malik, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026, Sabtu, 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Makassar Golden Hotel, Kota Makassar.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam agenda tersebut, dr. H. Udin Saputra Malik hadir sebagai narasumber pertama. Kehadirannya menjadi bagian dari forum pengawasan yang mempertemukan unsur legislatif dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan
Narasumber kedua, Indirwan Dermayasair, S.ST., M.H., turut mengisi rangkaian pemaparan. Sementara itu, Raisuliaiz hadir sebagai narasumber ketiga untuk melengkapi pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Seluruh rangkaian acara dipandu oleh Ais Sakar PT selaku moderator. Peran moderator turut mengarahkan jalannya diskusi agar kegiatan berlangsung terstruktur dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengikuti materi yang disampaikan.
Keterlibatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam kegiatan ini menjadi relevan dengan pentingnya pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan daerah. Aspek tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui forum pengawasan ini, peserta memperoleh ruang untuk memperluas wawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana komunikasi antara narasumber dan peserta dalam memahami berbagai hal yang berkaitan dengan tugas pemerintahan.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai pengawasan pemerintahan daerah semakin meningkat, termasuk pentingnya pengelolaan pendapatan daerah secara tertib dan bertanggung jawab. Sinergi antara DPRD Kota Makassar dan Bapenda diharapkan dapat terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Adv)
