Ketua DPP BM PAN: Hoaks yang Mencatut Nama Zulkifli Hasan Diduga Upaya Mendowngrade Reputasi dan Capaian Kinerjanya

Sabtu, 21 November 2026 - 12:32 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) yang juga Ketua DPD PAN Kota Parepare sekaligus Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto P (Kanan)

Ketua DPP Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) yang juga Ketua DPD PAN Kota Parepare sekaligus Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto P (Kanan)

SUARADARING.COM, PAREPARE – Ketua DPP Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) yang juga Ketua DPD PAN Kota Parepare sekaligus Wakil Wali Kota Parepare, Sulawesi selatan (Sulsel) Hermanto P menanggapi beredarnya sejumlah informasi yang mencatut nama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks, jauh dari fakta, dan berpotensi menjadi bagian dari upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan serta mendowngrade reputasi dan capaian kinerja positif Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Menurutnya, kemunculan informasi tersebut patut dicermati, terlebih terjadi di tengah berbagai capaian dan agenda kerja Menko Pangan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, sekaligus beriringan dengan berkembangnya spekulasi politik yang menyebut nama Zulkifli Hasan sebagai salah satu nominator calon wakil presiden.

“Informasi yang beredar dengan mencatut nama Pak Zulkifli Hasan itu adalah hoaks dan sangat jauh dari fakta tentang beliau. Saya mengenal betul bagaimana arahan dan prinsip kepemimpinan beliau. Karena itu, sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang mencoba membangun opini menyesatkan untuk merusak reputasi dan mengaburkan capaian kinerja beliau,” tegasnya, kepada media. Sabtu, 21 November 2026.

Ia menilai, penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut berpotensi menggeser perhatian publik dari substansi kinerja dan kontribusi nyata menjadi polemik yang tidak produktif. Apakah hal tersebut memiliki muatan kepentingan politik tertentu atau tidak, menurutnya, publik perlu menyikapinya secara objektif dengan mengedepankan fakta dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam setiap arahan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan selalu menekankan pentingnya membangun empati terhadap persoalan rakyat. Kader PAN diminta tidak sekadar hadir dalam kegiatan politik, tetapi harus benar-benar berada di tengah masyarakat, memahami persoalan mereka, dan menjadi bagian dari solusi.

“Pak Zulhas selalu mengingatkan kami bahwa politik bukan semata-mata tentang kekuasaan dan jabatan. Politik harus menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami terus ditekankan agar memiliki empati sosial, peka terhadap kesulitan masyarakat, dan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi,” ungkapnya.

Pesan tersebut, lanjutnya, menjadi sangat penting bagi kader PAN yang memperoleh amanah sebagai pengambil kebijakan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Setiap keputusan politik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan kelompok ataupun kekuasaan.

“Baik yang berada di legislatif maupun eksekutif, kita harus memahami bahwa setiap keputusan politik memiliki konsekuensi terhadap kehidupan rakyat. Karena itu, kebijakan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Jabatan adalah amanah, dan kekuasaan harus digunakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan saat ini tetap solid dan konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Soliditas tersebut diwujudkan melalui komitmen untuk mengawal dan menyukseskan arah kebijakan pemerintah, terutama agenda strategis pembangunan nasional dan penguatan ketahanan pangan.

Menurutnya, dinamika politik, termasuk spekulasi mengenai posisi dan peluang politik seseorang, tidak seharusnya menjadi ruang untuk menyebarkan fitnah, membangun narasi manipulatif, atau melakukan pembunuhan karakter.

“Politik seharusnya menjadi ruang adu gagasan, rekam jejak, dan pengabdian, bukan arena penyebaran hoaks dan fitnah. Kalau ingin mengkritik, silakan kritik berdasarkan data dan fakta. Jangan membangun persepsi publik dengan informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta menilai setiap pemimpin berdasarkan rekam jejak, kebijakan, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pesan Pak Zulhas kepada kami selalu jelas: berempati terhadap persoalan rakyat dan jadilah bagian dari solusi. Itulah esensi politik dan pengabdian. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan sekadar jabatan yang diduduki, melainkan sejauh mana kebijakan dan keputusannya mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tutupnya. (*)

Facebook Comments Box

Bagikan:

Berita Terkait

Warga Banyak Keluhkan Perubahan Desil dan Program Pelatihan Kerja di Reses Hj. Farida
Bawaslu Parepare Hadirkan Komisi II DPR RI dalam Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Dua Anggota DPR RI Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI, Ajak Masyarakat Perkuat Nilai Kebangsaan
Gelora Sulsel Gelar Pembekalan Kader Serentak, DPD Parepare Siap Konsolidasi
Komisi D DPRD Makassar Dorong Pendekatan Sosial Bagi Remaja Cegah Keterlibatan Aksi Geng Motor dan Perang Kelompok
Ketua DPRD Makassar Hadiri Kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026
Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Perjuangkan Nasib 6.000 PPPK Paruh Waktu
Dianggap Tidak Relevan, DPRD Parepare Akan Cabut Perda Pembentukan LPMK dan RT/RW

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:32 WITA

Ketua DPP BM PAN: Hoaks yang Mencatut Nama Zulkifli Hasan Diduga Upaya Mendowngrade Reputasi dan Capaian Kinerjanya

Minggu, 8 November 2026 - 14:00 WITA

Warga Banyak Keluhkan Perubahan Desil dan Program Pelatihan Kerja di Reses Hj. Farida

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WITA

Bawaslu Parepare Hadirkan Komisi II DPR RI dalam Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:56 WITA

Dua Anggota DPR RI Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI, Ajak Masyarakat Perkuat Nilai Kebangsaan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:59 WITA

Gelora Sulsel Gelar Pembekalan Kader Serentak, DPD Parepare Siap Konsolidasi

Berita Terbaru