SUARADARING.COM, PAREPARE – Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ruang strategis untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan Anggota DPRD Kota Makassar, Sulawesi selatan (Sulsel) dr. Yulius Patandianan, Sp.B, bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober 2026, di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Forum ini menjadi momentum untuk membahas arah kebijakan dan penguatan sektor pendidikan di Kota Makassar.
Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, turut memberikan pandangan terkait pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Pengawasan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga agar kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, menyampaikan sejumlah target yang diharapkan dapat diwujudkan melalui program Dinas Pendidikan pada 2026. Salah satunya adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Makassar.
Menurut Kurniati, keberhasilan program pendidikan tidak hanya bergantung pada satu pihak. Dukungan lintas sektor diperlukan agar berbagai program dapat berjalan secara optimal sekaligus mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.
Selain itu, dukungan anggaran terhadap program-program strategis Dinas Pendidikan Kota Makassar juga menjadi perhatian. Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai penting untuk menopang pelaksanaan berbagai agenda pendidikan yang telah dirancang pemerintah daerah.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemkot Makassar sekaligus Konsultan, Hasanuddin Leo, SE., M.Si., Ak., membahas kerja sama dengan sekolah menengah pertama (SMP) swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan SPMB Tahun 2026.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang belum tertampung di SMP negeri. Dengan keterlibatan sekolah swasta, daya tampung pendidikan diharapkan dapat menjadi lebih luas sehingga kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dapat diakomodasi.
Kegiatan yang dimoderatori St. Nurhayati, SE, tersebut berlangsung dengan pembahasan yang menyoroti sejumlah aspek penyelenggaraan pendidikan daerah. Forum ini sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif legislatif, pemerintah daerah, dan tenaga ahli dalam melihat kebutuhan pendidikan di Kota Makassar.
Di penghujung acara, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Sesi tersebut menjadi bagian penting dari kegiatan karena membuka ruang dialog secara langsung sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menggali lebih jauh berbagai kebijakan dan program pendidikan yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2026. (Adv)
