SUARADARING.COM, PAREPARE – Tingginya intensitas antrean panjang yang terjadi beberapa pekan terakhir di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umur (SPBU) di daerah provinsi Sulawesi selatan, yang mengakibatkan arus lalulintas terganggu hingga menghambat aktivitas perkantoran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan mengeluarkan kebijakan sebagai langkah cepat untuk mengurangi peningkatan mobilitas masyarakat.
Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman adalah dengan menerapkan pembelajaran secara daring bagi siswa sekolah untuk satu pekan ke depan.
Kebijakan tersebut untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah kondisi distribusi BBM dan Gas LPG 3 kg yang masih menjadi perhatian, khususnya di sejumlah wilayah Sulsel.
Seperti yang dikutif di laman resmi sulselprov.go.id. Andi Sudirman mengatakan, pembelajaran daring selama sepekan diharapkan dapat menjadi solusi sementara dalam mengurangi intesitas mobilitas masyarakat. Kegiatan pendidikan tetap berjalan secara daring dan akan di evaluasi setelah pemberlakuan dalam sepekan ke depan.
“Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat,” kata Andi Sudirman kepada media, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk melakukan solusi dan memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM-LPG 3 Kg berjalan dengan baik.
“Kami telah berkoordinasi Bapak Walikota Makassar dan akan dilakukan kebijakan yang sama untuk sekolah pada tingkat kewenangannya. Untuk kabupaten kota lainnya dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Andi Sudirman berharap langkah bersama tersebut dapat membantu mengurangi mobilitas sementara, sembari pemerintah dan Pertamina terus memperkuat penanganan di lapangan.
“Kita mohon masyarakat tetap bersabar. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota terus bekerja dan melakukan koordinasi dengan Pertamina. Kita berharap Pertamina dapat melakukan langkah-langkah cepat termasuk distribusi BBM untuk amankan stok, menambah kuota BBM untuk Sulsel, sidak operasional Nozzle SPBU dan pengetatan lainnya. Kita siap backup bersama TNI Polri dan Satpol serta dishub Kabupaten/Kota,” pungkasnya.
Sementara itu pantauan media di kota Parepare, Sulawesi selatan, Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel baik negeri maupun swasta mulai menerapkan pembelajaran daring sesuai dengan kebijakan Gubernur Sulsel yang diteruskan oleh Dinas Pendidikan Sulsel.
Seperti yang terpantau di SMA Negeri 1 kota Parepare, suasana sekolah terlihat sepi tak ada aktifitas belajar mengajar secara luring. Beberapa tenaga pendidik terlihat menggunakan Laptop sambil memberikan materi pembelajaran secara daring kepada siswa didiknya.
Plt. Kepala UPT SMA Negeri 1, Hariati menjelaskan pihaknya telah menjalankan surat edaran Dinas Pendidikan Sulsel tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan mulai hari ini senin (14/9/2026) hingga selasa untuk tahap ujicoba dan akan dievaluasi.
“Jadi berdasarkan surat edaran Disdik Sulsel pertanggal 11 September 2026, itu kami laksanakan pembelajaran dari hingga besok selasa (15/9/2026) kemudian besoknya kami evaluasi, kalau memungkinkan pembelajaran luring nanti insyallah kami kembali luring. Karena memang pada saat rapat koordinasi kemarin via zoom oleh Kepala dinas Pendidikan Sulsel, menginstruksikan seperti itu,”jelasnya.
“Jadi silahkan dievaluasi satu dua hari setelah itu jika memungkinkan luring silahkan kembali ke luring tapi dengan catatan harus berkoordinasi dengan cabang dinas,”ungkapnya.
Ia menyebut alasan pembelajaran daring dilakukan karena kondisi kelangkaan BBM yang terjadi sejumlah daerah di provinsi Sulawesi selatan, mengakibatkan antrean panjang di SPBU dan berpotensi mengganggu mobilitas murid hingga tenaga kependidikan.
“Kalau di surat edaran ini kita mengacu ke surat edaran itu sehubungan dengan kondisi kelangkaan BBM yang terjadi sejumlah wilayah di provinsi Sulawesi selatan, yang mengakibatkan antrean panjang di berbagai SPBU dan berpotensi mengganggu mobilitas murid, pendidik dan tenaga kependidikan menuju satuan Pendidikan. Seperti itu yang tertera di surat edaran,”pungkasnya. (*)
