SUARADARING.COM, PAREPARE – Anggota DPRD Kota Parepare, Sulawesi selatan (Sulsel) Asy’ari Abdullah, menyerap aspirasi warga dalam reses yang digelar di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, kota Parepare. Dalam pertemuan tersebut, warga meluapkan keluh kesah mulai dari infrastruktur jalan yang masih berupa tanah hingga karut-marut data bantuan sosial (bansos).
Salah seorang warga, Sudarto, menyoroti kondisi Jalan Lapesona yang dinilainya memprihatinkan. Ia membandingkan kondisi lingkungannya dengan wilayah lain yang sudah tersentuh perbaikan.
“Terkait jalanan khususnya di Jalan Lapesona itu sangat parah sekali terkait lorong di sekitaran tetangga saya, karena masih termasuk jalan tanah. Jadi saya usulkan agar pengaspalan. Karena masih jalan tanah dibandingkan jalan-jalan yang lain yang rusak,” ujar Sudarto di lokasi reses, Senin, 16 Februari 2026.
Senada dengan itu, Suriani mengeluhkan banyaknya usulan pembangunan yang seolah jalan di tempat. Ia menyebut beberapa ruas jalan seperti Jalan Padi, Jalan Pertanian, hingga Jalan Kebun Kacang sudah bertahun-tahun diusulkan namun belum terealisasi.
“Ada beberapa usulan-usulan kemarin yang kita masukkan sudah beberapa tahun sampai sekarang tidak terakomodir. Seperti Jalan Padi agak rusak, jalan pertanian juga ini tiap tahun, tiap tahun jalan pertanian,” keluh Suriani.
Tak hanya soal aspal, masalah perut dan keadilan sosial juga menjadi sorotan tajam. Suriani membeberkan adanya ketimpangan data kesejahteraan (Desil) yang membuat warga mampu justru mendapat bantuan, sementara warga miskin gigit jari.
“Sekarang ada yang masih layak diberikan bantuan tapi sekarang sudah masuk di Desil 6, 5, sampai 10. Padahal dia masih layak masuk di Desil 1 sampai 4. Bahkan ada lansia, ada yang kehidupan paling bawah lah. Kenapa dia masuk Desil 6? Berarti dia sudah sejahtera,” cecarnya.
“Ada juga yang kasihan ini, dia sudah janda, dulu menerima sekarang sudah hilang, tidak ada apa-apa sama sekali bantuannya,” tambahnya.
Terkait sampah, dia mengaku bingung meski sudah berupaya memilah sampah melalui Bank Sampah. Namun, hasil dari pemilahan sampah nihil.
“Bagaimana kita kumpul itu sampah tapi kita mau bawa ke mana? Tidak ada yang tadah, tidak ada yang membeli. Kita tampung saja di Bank Sampah tetapi sampai sekarang tidak ada di mana kita bisa jual ini,” jelas Suriani.
Sementara itu, warga lainnya, Fitriani mengungkapkan persoalan lingkungan yang menghantui warga Kelurahan Lemoe. Menurutnya, buruknya infrastruktur sanitasi menjadi ancaman penyakit di wilayah Posyandu.
“Kalau bisa Pak, perbaiki WC-nya sama salurannya sama tempat sampahnya. Karena ini wilayah Posyandu yang sering terkena DBD sama tinggi stunting-nya,” kata Fitriyani.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Asy’ari Abdullah berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dia menegaskan akan memperjuangkan aspirasi warga Bacukiki.
“Insya Allah, usulan terkait jalan dan akomodasi pengangkutan sampah di Jalan Padi akan kami teruskan ke Kepala Dinas PU dan instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Asy’ari.
Asy’ari merespons cepat dengan langkah konkret menghadapi ancaman kesehatan. Dia menginstruksikan pelaksanaan fogging secara mandiri di wilayah Kelurahan Lemoe yang masuk zona merah DBD.
“Kalau untuk mencegah DBD itu, nanti kami yang bantu dengan melaksanakan fogging mandiri. Untuk biayanya nanti kami akan tanggung secara mandiri,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, legislator ini juga mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika ada perbankan yang meminta jaminan untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta, sampaikan kepada saya. Kita akan datangi bersama karena itu sudah menjadi program pemerintah untuk memudahkan modal usaha masyarakat,” pungkasnya. (*)
