SUARADARING.COM, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi selatan, melalui Sekretaris Daerah, Amarun Agung Hamka, memberikan klarifikasi terkait polemik pembangunan toilet baru di 21 sekolah tingkat SD dan SMP yang belakangan menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki nilai proyek cukup besar.
Dalam penjelasannya, Hamka menegaskan bahwa angka yang tercantum dalam kontrak proyek berkisar Rp160 juta hingga Rp168 juta bukan merupakan nilai pembayaran final kepada rekanan. Nilai tersebut, kata dia, hanyalah batas maksimal anggaran.
“Angka itu adalah nilai batas akhir. Jika dalam proses review oleh PPTK maupun APIP ternyata volume pekerjaan tidak mencapai nilai kontrak, misalnya hanya Rp120 juta maka yang dibayarkan adalah sebesar volume riil yang dikerjakan rekanan,” jelas Hamka, Jumat, 15 November 2025.
Hamka menambahkan bahwa selisih anggaran yang tidak terpakai tetap menjadi bagian dari keuangan daerah.
“Setelah perhitungan volume selesai, sisa anggaran tetap berada di kas daerah dan akan menjadi SILPA pada akhir tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hamka memaparkan bahwa pembangunan toilet baru di 21 sekolah ini merupakan hasil efisiensi anggaran Pemerintah Kota Parepare sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Melalui instruksi tersebut, pemerintah daerah diminta mengalihkan kegiatan yang kurang berdampak langsung kepada masyarakat menuju sektor yang manfaatnya lebih nyata, khususnya infrastruktur dasar.
“Pemerintah kota mengalihkan efisiensi dari perjalanan dinas, konsumsi, serta beberapa kegiatan seminar dan tatap muka untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, bahwa pemda harus memperhatikan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan toilet yang layak di sekolah,” terang Hamka.
Mantan Kabag Humas Pemkot Parepare itu juga menekankan bahwa keberadaan toilet bersih dan layak sangat penting dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah pusat.
“MBG dapat berjalan optimal apabila sekolah memiliki sanitasi yang aman. Toilet yang baik memastikan anak-anak kita terlindungi dari risiko penyakit, sehingga manfaat gizi dari program MBG bisa dirasakan sepenuhnya,” lanjutnya.
Hamka pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepedulian dan partisipasi dalam mengawasi pembangunan daerah.
“Terima kasih atas perhatian dan pantauan masyarakat. Pengawasan bersama menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan transparan dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan begitu, kata Hamka, Pemkot Parepare berharap polemik terkait nilai anggaran pembangunan toilet dapat diluruskan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel.
Di tempat lain, Kepala SD Negeri 3 Parepare, Faisal Hasyim, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas program pembangunan toilet sekolah yang dijalankan Pemerintah Kota Parepare.
Menurutnya, ketersediaan toilet di sekolah sangat penting sebagai bagian dari fasilitas penunjang kenyamanan dan kebersihan siswa.
“Sekarang toilet yang ada belum mencukupi. Dengan 60 murid laki-laki dan 50 perempuan, idealnya kami harus punya enam toilet. Namun, saat ini hanya tersedia dua untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Jadi memang masih butuh tambahan,” kata Faisal.
Ia menegaskan, program pembangunan toilet sekolah ini sangat membantu pihak sekolah dalam menyediakan sarana yang layak bagi siswa dan guru.
“SD Negeri 3 Parepare sangat membutuhkan dan menyambut positif pengadaan toilet yang sementara dibangun ini,” tandasnya. (*)
