Kebuntuan Komunikasi antara DPRD dan Pemkot Parepare Mencair di Rakor

Kamis, 6 November 2025 - 17:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana saat digelar Rapat kordinasi (Rakor) di ruang Banggar DPRD Parepare, terkait dengan interpelasi yang sebelumnya diajukan oleh 4 Fraksi

Suasana saat digelar Rapat kordinasi (Rakor) di ruang Banggar DPRD Parepare, terkait dengan interpelasi yang sebelumnya diajukan oleh 4 Fraksi

SUARADARING.COM, PAREPARE – Pemerintahan Tasming Hamid sempat digoyang dengan interpelasi yang diajukan oleh 4 fraksi berbeda dari 5 anggota DPRD kota Parepare, Sulawesi selatan.

Empat fraksi tersbut adalah Fraksi Golkar, Kerabat, Gerindra dan Fraksi Gemoi. Pengajuan interpelasi pun diterima oleh ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir.

Sebelumnya Kaharuddin kadir menyebutkan interpelasi wali kota melihat sejumlah masalah yang menjadi sorotan DPRD sebagai pertimbangan mengajukan interpelasi. Bahkan DPRD menilai kebuntuan komunikasi dengan Pemerintah Kota (PEMKOT) juga menjadi salah satu alasan interpelasi.

“ Interpelasi ini adalah akumulasi dari kebuntuan komunikasi. Kami berkesimpulan, ada kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi dengan DPRD. Dalam UU No 23 disebutkan bahwa pemerintah itu adalah DPRD dan eksekutif. Tapi DPRD merasa tidak dilibatkan, bahkan di tingkat sekretariat dewan pun tidak ada komunikasi,” tegasnya.

Melalui Rapat kordinasi (Rakor) yang dilakukan DPRD Parepare, secara tertutup pada selasa 4 november 2025 itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan interpelasi. 6 permasalahan yang menjadi sorotan DPRD hingga kebuntuan komunikasi dengan Pemkot mencair.

“Interpelasi ini kita tindaklanjuti dalam rapat kordinasi dengan wali kota dan kami kemarin mengundang dan alhamdulillah wali kota sudah hadir menjelaskan terkait dengan materi interpelasi. Setelah wali kota jelaskan, kami DPRD, terutama penginisiasi sudah menyatakan bahwa jawaban wali kota ini sudah menjawab substansi interpelasi dan tetap akan menindaklanjuti 6 poin ini,” kata Kahar selasa, 4 November 2025 lalu.

Soal tindak lanjut 6 masalah yang menjadi materi interpelasi. Kahar mengungkapkan pihak wali kota akan menindaklanjutinya.

“iya, pemerintah daerah akan tetap menindaklanjuti 6 poin ini dan wali kota menjelaskan bahwa 6 poin ini tetap menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan DPRD. saya kira dalam waktu secepat ini wali kota akan menindaklanjuti,”sambung Kahar.

Ketua harian partai Golkar Parepare itu, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan kepada Wali kota dalam rakor, bahwa sebenarnya interpelasi itu untuk mencairkan komunikasi yang buntu dengan DPRD.

“Kami tadi sudah menyampaikan ke bapak wali kota bahwa sebenarnya inti daripada interpelasi ini kita mau kebuntuan komunikasi itu cair. Dan wali kota sudah berjanji tadi bahwa insyaallah kedepan ini komunikasi kita akan diperbaiki,”Pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box

Bagikan:

Berita Terkait

Dua Anggota DPR RI Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI, Ajak Masyarakat Perkuat Nilai Kebangsaan
Gelora Sulsel Gelar Pembekalan Kader Serentak, DPD Parepare Siap Konsolidasi
Komisi D DPRD Makassar Dorong Pendekatan Sosial Bagi Remaja Cegah Keterlibatan Aksi Geng Motor dan Perang Kelompok
Ketua DPRD Makassar Hadiri Kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026
Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Perjuangkan Nasib 6.000 PPPK Paruh Waktu
Unhas Kembangkan Inovasi Limbah Pertanian, Tasming Hamid Dorong Penerapan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Parepare
Cegah Gangguan Pernapasan, Pemkot Parepare Gencarkan Pembagian Masker
Pastikan Kualitas Pekerjaan, Wali Kota Parepare Pantau Proyek Jalan, Sumur Dalam dan Sanitasi

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:56 WITA

Dua Anggota DPR RI Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI, Ajak Masyarakat Perkuat Nilai Kebangsaan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:59 WITA

Gelora Sulsel Gelar Pembekalan Kader Serentak, DPD Parepare Siap Konsolidasi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 22:28 WITA

Komisi D DPRD Makassar Dorong Pendekatan Sosial Bagi Remaja Cegah Keterlibatan Aksi Geng Motor dan Perang Kelompok

Minggu, 18 Oktober 2026 - 20:58 WITA

Ketua DPRD Makassar Hadiri Kegiatan Pengawasan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:36 WITA

Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Perjuangkan Nasib 6.000 PPPK Paruh Waktu

Berita Terbaru