Kepemimpinan Tasming Hamid Kota Parepare Masuk Kategori “Terjaga”Penilaian MCSP 2024

Kamis, 15 Mei 2025 - 22:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARADARING.COM, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi selatan, kembali mencatatkan capaian positif dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kota yang dipimpin oleh Wali Kota Tasming Hamid ini meraih skor 87 dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2024 dan masuk dalam kategori “Terjaga”, sebuah pengakuan atas upaya konsisten dalam pencegahan praktik koruptif di tingkat daerah.

Piagam penghargaan tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Widjanarko, dan diterima oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.

MCSP merupakan instrumen berbasis data-driven oversight yang dirancang oleh KPK untuk memetakan dan mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dalam kerangka manajemen risiko korupsi (corruption risk management), guna mengidentifikasi area rawan penyimpangan serta mengevaluasi performa pengendalian internal dan sistem akuntabilitas publik.

Kategori “Terjaga” dalam MCSP diberikan kepada pemerintah daerah yang memperoleh skor di atas 80 persen, sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memiliki sistem pencegahan korupsi yang efektif.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan bentuk nyata dari komitmen pemerintahannya dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani.

“Penghargaan ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari semangat kita semua untuk terus menjaga integritas, membangun kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan akuntabilitas,” tegas Tasming.

Ia menambahkan, capaian ini akan menjadi pemicu untuk terus memperbaiki sistem dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami tidak berhenti di sini. Ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.

Dalam penilaian MCSP 2024 untuk wilayah Sulawesi Selatan, Parepare berada di posisi kedua bersama Kota Makassar (skor 87), di bawah Kabupaten Bone yang meraih skor tertinggi yakni 88. Sementara itu, Kota Parepare unggul atas sejumlah daerah lainnya, seperti Kabupaten Sinjai (86), Pemerintah Provinsi Sulsel (86), Kabupaten Soppeng (85), Kabupaten Sidenreng Rappang (85), dan Kabupaten Maros (80).

Predikat “Terjaga” ini sekaligus menjadi bukti bahwa Parepare berada pada jalur yang tepat dalam membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. (ADV)

Facebook Comments Box
Bagikan:

Berita Terkait

Wacana Perkada Tak Jadi Diberlakukan, Eksekutif dan Legislatif Kembali Setujui Perda APBD 2026 Usai Dimediasi KPK
Buntut Wali Kota Tak Hadir Persetujuan Penetapan APBD 2026, Pemkot Parepare Kehilangan Hak-hak Keuangan
Polemik Pembangunan Toilet Sekolah Senilai Ratusan Juta Rupiah, Pemkot Sebut Itu Hasil Efisiensi Anggaran
Kebuntuan Komunikasi antara DPRD dan Pemkot Parepare Mencair di Rakor
DPRD bersama Pemkot Parepare Setujui Ranperda APBD-P Jadi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025
BKD Kota Parepare Terjunkan Petugas Khusus Lakukan Pendataan Ulang Objek Pajak Alami Kenaikan PBB
Respon Dinamika Masyarakat Terkait Kenaikan PBB, Pemkot Hentikan Sementara Penagihan PBB
Pengurus Baru IMI Parepare Resmi Dilantik, Siap Bersinergi Wujudkan Visi Wali Kota

Berita Terkait

Sabtu, 20 Desember 2025 - 17:06 WITA

Wacana Perkada Tak Jadi Diberlakukan, Eksekutif dan Legislatif Kembali Setujui Perda APBD 2026 Usai Dimediasi KPK

Jumat, 5 Desember 2025 - 15:26 WITA

Buntut Wali Kota Tak Hadir Persetujuan Penetapan APBD 2026, Pemkot Parepare Kehilangan Hak-hak Keuangan

Sabtu, 15 November 2025 - 21:52 WITA

Polemik Pembangunan Toilet Sekolah Senilai Ratusan Juta Rupiah, Pemkot Sebut Itu Hasil Efisiensi Anggaran

Kamis, 6 November 2025 - 17:51 WITA

Kebuntuan Komunikasi antara DPRD dan Pemkot Parepare Mencair di Rakor

Rabu, 24 September 2025 - 20:11 WITA

DPRD bersama Pemkot Parepare Setujui Ranperda APBD-P Jadi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025

Berita Terbaru

pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport saat terbang di udara yang diduga hilang

Peristiwa

Pesawat ATR 400 Milik Indonesia Air Transport Hilang Kontak

Minggu, 18 Jan 2026 - 00:52 WITA