SUARADARING.COM, SURABAYA – Wali Kota Makassar, Sulawesi selatan, Munafri Arifuddin, turut menghadiri gala Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025.
Hajatan resmi skala nasional ini, rapat pleno berlangsung di Grand City mulai Jumat, 9 Mei 2025. Sedangkan rangkaian kegiatan dimulai sejak tanggal 6-10 Mei lalu.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, Munas VII APEKSI ini menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah dari seluruh Indonesia untuk merumuskan arah kebijakan dan penguatan peran pemerintah kota dalam pembangunan nasional.
Menurut dia, semangat kebersamaan dalam APEKSI, harus menjadi landasan utama dalam mendorong pemerataan pembangunan antar kota.
“Secara garis besar di forum APEKSI, kita harapkan mungkin upaya dalam arti ada kewenangan-kewenangan. Tujuanya bagaimana pembangunan tetap berjalan,” jelas Munafri, usai mengikuti pembukaan Munas APEKSI di Surabaya.
Diketahui, ada 98 Wali Kota anggota APEKSI menghadiri kegiatan musyawarah nasional (munas) VII yang digelar di Surabaya.
Salah satu dari puluhan kepala daerah tersebut adalah Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.
Kehadiran Appi-Aliyah dalam forum strategis ini, bertujuan memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta menyampaikan aspirasi dan inovasi daerah.
Ini juga menjadi ajang penguatan sinergi antar pemerintah kota dalam membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif.
Appi menegaskan komitmennya untuk merealisasikan program di Makassar, dan mendorong konektifitas pemerataan pembangunan semua daerah.
“Kalau APEKSI ini, sangat bagus karena saling berkolaborasi, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bisa dikolaborasikan antara satu kota dengan satu kota yang lainnya,” tutur Politisi Golkar itu.
Diakui, di forum ini membicarakan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dirasakan di wilayah, khususnya daerah perkotaan.
Adapun rekomendasi korwil wilayah VI Indonesia Timur. Pertama, mengusulkan agar Pemerintah menerapkan akses pembiayaan, pasar, pendampingan, dan pelatihan bagi UMKM, serta memperluas jangkauan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.
Kedua, mengusulkan kepada Pemerintah untuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan peran dana sosial syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ketiga, mengembalikan keberadaan dana Kelurahan.
Menurut Appi, persoalannya mirip-mirip, sehingga kalau mengajukan ini secara sendiri-sendiri, akan berbeda. Oleh sebab itu, rekomendasi persoalan dari semua wilayah mengajukan secara bersama-sama.
“Sehingga memang Ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Ya, tentu ya menambah kita punya khasanah dan bagaimana proses melaksanakan pemerintahan di kota berjalan,” sebutnya. (*)
