SUARADARING.COM, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Sulawesi selatan, Tasming Hamid, menghadiri High Level Meeting (HLM) bertajuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Melalui Industri dan Hilirisasi yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 22 April 2025.
Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, serta jajaran instansi terkait. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andi Sudirman memaparkan capaian investasi Sulsel sepanjang tahun 2024, yang dinilai menunjukkan tren positif.
“Iklim investasi harus terus digalakkan. Karena yang akan menikmati hasilnya bukan hanya pemerintah, tetapi kembali kepada masyarakat. Yang harus menjadi perhatian setiap kepala daerah adalah ketenangan dan kepastian hukum untuk kelancaran investasi itu sendiri,” tegas Andi Sudirman.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan Pemprov Sulsel dalam mendorong investasi dan hilirisasi industri.
“Kami di Parepare sangat siap mendukung penuh upaya Pemprov Sulsel dalam mendorong pertumbuhan investasi. Prinsipnya, investasi adalah kunci untuk membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tasming.
Lebih lanjut, Tasming menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan di Parepare selaras dengan semangat hilirisasi dan penguatan industri daerah. Hal ini tercermin dalam 18 Program Unggulan yang diusungnya, salah satunya adalah kemudahan investasi dan perizinan usaha, serta prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di setiap bidang usaha.
“Di Parepare, kami telah menyiapkan kebijakan yang pro-investasi, termasuk penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, dan kemudahan akses informasi. Kami juga memprioritaskan tenaga kerja lokal agar manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Tasming juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Parepare membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pemerintah provinsi, untuk mempercepat terwujudnya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di daerahnya. (ADV)
