SUARADARING.COM, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Sulawesi selatan (Sulsel) Tasming Hamid, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahannya sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang juga dijabarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini disampaikan dalam acara buka puasa bersama insan media, Sabtu 29 Maret, di Auditorium BJ Habibie. Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh daerah. Namun, di Parepare, prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam kebijakan pemangkasan anggaran. Sabtu, 29 Maret 2025.
Tasming mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pengalokasian Rp 22 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan guna memastikan kenyamanan masyarakat. Selain itu, efisiensi ini juga diarahkan untuk mendukung program Asta Cita yang dicanangkan Presiden juga 18 program dirinya sebagai wali kota.
“Efisiensi ini tidak asal dilakukan, tetapi mengikuti arahan dari pusat. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan dengan kebijakan nasional agar pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Tasming.
Beberapa aspek yang terdampak dalam proses efisiensi anggaran ini mencakup dana hibah, percetakan, perjalanan dinas, serta berbagai belanja lain yang dianggap bisa dioptimalkan. Meski demikian, Tasming menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menutup ruang bagi kritik dan transparansi.
“Saya bukan anti kritik, tapi kita tetap membutuhkan kolaborasi dengan insan media untuk menyebarluaskan informasi terkait kondisi,” katanya, menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Terkait pengelolaan anggaran media, Tasming menegaskan bahwa semua mekanisme tetap mengacu pada asas keadilan dan profesionalisme. Pengelolaannya akan diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
“Patut teman media pahami, di sini pun tetap mengacu pada asas keadilan, profesionalisme, dan mekanismenya diserahkan kepada OPD terkait, yakni Diskominfo,” tambahnya.
Melalui kebijakan efisiensi yang selaras dengan arahan pemerintah pusat, Wali Kota Parepare optimis bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan maksimal tanpa mengorbankan kebutuhan esensial. Dengan pendekatan yang mengutamakan asas keadilan, ia yakin Parepare akan terus maju meski menghadapi keterbatasan anggaran.*
