SUARADARING.COM, PARPARE – Anggota DPRD kota Parepare, Sulawesi selatan (Sulsel), Asmawati melaksanakan kegiatan temu konstituen penjaringan masyarakat atau reses di wilayah Daerah pemilihan (Dapil) Bacuki Barat kota Parepare, Sulawesi selatan (Sulsel)
Asmawati menjelaskan Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mendengarkan berbagai permasalahan yang ada di wilayah dapil masing-masing.
Reses yang berlangsung di Lagota cafe dan resto kota Parepare, Sulsel, dihadiri oleh ratusan warga undangan, serta perwakilan kelompok-kelompok masyarakat. Minggu, 23 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, anggota komisi II ini menyampaikan pentingnya reses sebagai bentuk tanggung jawab untuk terus berkomunikasi dengan konstituen, terutama dalam mendengarkan langsung kebutuhan dan harapan mereka terkait pembangunan daerah.
Asmawati mengklaim dirinya jika selama menjadi anggota dewan di DPRD selalu mengawal aspirasi masyarakat meskipun kata dia tahun ini program efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat tengah berjalan.
“Setiap reses kami selalu menerima masukan dan kritik dari warga, dan tentu kami selalu siap khususnya dalam mengawal aspirasi yang mereka sampaikan,” tutur Asmawati kepada wartawan.
Wakil rakyat dari partai Nasdem itu menyampaikan, beberapa masukan dari setiap reses selalu diaspirasikan oleh warga, salah satunya adalah terkait bantuan modal usaha.
“Hampir setiap reses itu kami selalu menerima aspirasi mereka, yakni terkait bantuan modal berupa barang untuk UMKM, dan memang seperti itu, kita akan terus upayakan,” papar Ketua Garnita Nasdem itu.
Selama sesi diskusi, beberapa pertanyaan dan juga usulan warga yang menjadi perhatian utama masyarakat antara lain pendidikan, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti BPJS Kesehatan. Selain itu, warga juga mengharapkan adanya program-program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
Anggota DPRD dua periode ini menyebut, dampak dari efisiensi pasti akan mempengaruhi seluruh kebijakan program yang ada, namun demikian, dirinya bisa menyesuaikan setiap kebutuhan anggaran yang diberikan, termasuk melalui belanja pokok-pokok pikiran anggota DPRD. (*)
