SUARADARING.COM, PAREPARE – Komisi II DPRD Parepare, Sulawesi selatan, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan pemberian Beasiswa Miskin (BSM), yang diduga sarat dengan kepentingan politik dilakukan oleh salah satu Sekolah Dasar Negeri di kota Parepare, Sulawesi selatan. Selasa, 14 Januari 2025
Seperti yang diberitakan kilassulawesi.com. Wakil ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti, menyoroti pelaksanaan program Beasiswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Berprestasi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare.
Ia menegaskan bahwa sasaran bantuan tersebut belum terverifikasi dengan baik, menyebabkan banyak siswa yang berhak menerima bantuan tersebut justru tidak terakomodir.
Suyuti juga mengkritik sikap seorang oknum kepala sekolah yang menyampaikan informasi kepada warga dengan cara yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), terkesan berpolitik dalam pemilihan penerima bantuan.
“Bagaimana Parepare bisa aman-aman saja jika kondisinya seperti ini. Saya meminta kepala sekolah lebih mengedepankan asas manfaat bagi penerima, bukan karena kepentingan politik,” ujar Suyuti. Demikian potongan isi berita yang dilansir kilassulawesi.com.
Menanggapi pemberitaan tersebut, komisi II DPRD Parepare, mengundang kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan kepala sekolah SDN 25 Parepare, Sulastri, untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan itu.
Dalam RDP, Sulastri menjelaskan, bahwa berita terkait dengan penyaluran bantuan yang diduga sarat dengan kepentingan politik itu tidak benar adanya.
“Ndak benar itu. Kalau pendataan siswa miskin itu kan sudah ada kreteria dari dinas pendidikan, dinaskan bersurat ke sekolah-sekolah jadi disitu ada ketentuan-ketentuannya siswa-siswa yang bisa di data kan sudah ada. Jadi saya selaku kepala sekolah menugaskan ke guru yang tahu tentang kondisi siswa, nah merekalah yang mendata sesuai dengan kreteria. Jadi tidak sembarang mendata, jadi ada kreterianya harus dipenuhi,”Jelas Sulastri.
Sulastri juga membantah jika ada yang mengatakan bahwa, siswa yang akan di data untuk menerima BSM sebelumnya ditanya soal pilihan politik.
“Oh itu sama sekali tidak ada, makanya juga saya heran kenapa bisa muncul berita seperti itu. Jadi kalau mengatakan bahwa ada unsur politik itu sama sekali tidak ada. Karena kami sekolah itu lembaga pendidikan tidak ada hubungannya dengan politik,”
“Jadi berita itu sama sekali tidak benar,”pungkasnya.
RDP yang dipimpin langsung ketua komisi, Sappe dan dihadiri para anggota serta dari dinas Pendidikan beserta jajarannya dan kepala sekolah terkait.
“Jadi kami memanggil Disdikbud bersama dengan kepala sekolah sdn 25, terkait pemberitaan yang muncul di salah satu media online yang menyatakan, penyaluran bsm diduga sarat dengan kepentingan politik, jadi setelah kami melakukan klarifikasi kepada pihak kepala sekolah yang dimaksud ternyata itu tidak benar adanya,”jelas Parman Agus Mante, kepada awak media usai RDP.
Parman berharap melalui RDP tersebut, bisa menjadi bahan evaluasi kepada yang bersangkutan agar persoalan-persoalan demikian bisa tersampaikan dengan baik. (*)
