SUARADARING.COM, PAREPARE – Anggota DPRD Kota Parepare, Sulawesi selatan, Rudy Najamuddin, menggelar kegiatan reses di Café Lagota, Sabtu, 24 Mei 2025. Reses tersebut digelar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bacukiki Barat.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Parepare, Rudy menjelaskan bahwa reses merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun, setiap empat bulan sekali.
“Reses kita adakan tiga kali dalam setahun tiap empat bulan. Ini untuk melihat respon masyarakat dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Parepare,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, hasil dari reses ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan akan dibahas bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat kerja DPRD.
“Setelah ini kami akan panggil semua OPD untuk membahas kinerja dan serapan anggaran. Kami butuh masukan agar kerja-kerja kami ke depan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah isu mencuat dari masyarakat. Di antaranya adalah kekhawatiran terhadap dampak negatif digitalisasi di lingkungan pondok pesantren, serta keterlambatan realisasi program pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Beberapa warga menyampaikan keresahan terkait kewajiban penggunaan perangkat digital seperti handphone di pondok-pondok, yang dinilai bisa mengganggu fokus belajar santri dan membuka akses pada konten negatif.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menegaskan bahwa persoalan itu sudah menjadi perhatian DPRD. Ia mengakui bahwa meski ada sisi negatif, teknologi tetap penting dalam proses pembelajaran.
“Kita di DPRD sudah sering membahas soal ini. Memang ada sisi negatif, tapi kita juga harus melihat bahwa hampir semua bahan ajar dan sumber informasi sekarang ada di HP. Nanti kami bahas ulang agar penggunaannya lebih terkontrol,” ucapnya.
Terkait pokir yang belum terealisasi, Rudy menjelaskan bahwa program tersebut telah masuk dalam sistem perencanaan pembangunan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Namun, realisasi program tetap bergantung pada proses verifikasi dan penganggaran oleh pemerintah daerah.
“Setiap anggota DPRD punya pokir, dan itu sudah diajukan lewat SIPD. Tapi kadang memang ada yang realisasinya tertunda karena berbagai faktor teknis dan administratif. Kami akan kawal agar yang menjadi prioritas masyarakat bisa segera terlaksana,” pungkasnya. (*)
