SUARADARING.COM, PAREPARE –Pemerintah kota Parepare, Sulawesi selatan, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), melarang keras pengibaran bendera fiksi “One Piece” yang berdampingan dengan bendera merah putiih di kota Parepare.
Hal itu diungkapkan sekretaris Kesbangpol kota Parepare, Bahar saat ditemui di kantornya. Selasa, 5 Agustus 2025. Ia menegaskan pelarangan pengibaran bendera “One Piece” pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 itu, berdasarkan perintah dari pimpinan untuk melakukan pemantauan pengibaran bendera “One Piece”
“Terkait dengan bendera one piece ini, karena ada informasi sudah ada ditemukan di daerah kabupaten Barru, Sulsel. Tapi inikan bukan wilayah kota Parepare, sehingga kepala badan kesbangpol kota Parepare, memerintahkan kepada kami selaku staf, secara kebetulan melakukan imbauan kepada masyarakat untuk menaikan bendera merah putih dalam rangka peringatan 17 agustus, juga mengimbau agar supaya tidak menaikan bendera one piece berdampingan dengan bendera merah putih,”ujarnya.
Meski hingga kini pihak Kesbangpol Parepare belum menemukan adanya pengibaran bendera tersebut, namun pihaknya tetap mengimbau kepada warga di kota Parepare untuk tidak mengibarkan bendera “One Piece”
“kami melakukan pemantauan dan imbauan kalau ada yang di dapat kita menurunkan atau melarang untuk menaikan bendera one piece,”tegasnya.
Beberapa hari terakhir menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, publik digemparkan dengan adanya aksi pengibaran bendera fiksi bajak laut serial dari “One Piece” terjadi beberapa daerah di Indonesia.
Tindakan tersebut dinilai mencederai kehormatan simbol negara dan memicu kekhawatiran akan melemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang dapat merendahkan martabat bangsa. Simbol-simbol asing, apalagi fisik, tidak relevan dan tidak pantas disandingkan dengan simbol perjuangan bangsa.
“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” ujarnya. (*)
