Kebuntuan Komunikasi antara DPRD dan Pemkot Parepare Mencair di Rakor

Kamis, 6 November 2025 - 17:51 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana saat digelar Rapat kordinasi (Rakor) di ruang Banggar DPRD Parepare, terkait dengan interpelasi yang sebelumnya diajukan oleh 4 Fraksi

Suasana saat digelar Rapat kordinasi (Rakor) di ruang Banggar DPRD Parepare, terkait dengan interpelasi yang sebelumnya diajukan oleh 4 Fraksi

SUARADARING.COM, PAREPARE – Pemerintahan Tasming Hamid sempat digoyang dengan interpelasi yang diajukan oleh 4 fraksi berbeda dari 5 anggota DPRD kota Parepare, Sulawesi selatan.

Empat fraksi tersbut adalah Fraksi Golkar, Kerabat, Gerindra dan Fraksi Gemoi. Pengajuan interpelasi pun diterima oleh ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir.

Sebelumnya Kaharuddin kadir menyebutkan interpelasi wali kota melihat sejumlah masalah yang menjadi sorotan DPRD sebagai pertimbangan mengajukan interpelasi. Bahkan DPRD menilai kebuntuan komunikasi dengan Pemerintah Kota (PEMKOT) juga menjadi salah satu alasan interpelasi.

“ Interpelasi ini adalah akumulasi dari kebuntuan komunikasi. Kami berkesimpulan, ada kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi dengan DPRD. Dalam UU No 23 disebutkan bahwa pemerintah itu adalah DPRD dan eksekutif. Tapi DPRD merasa tidak dilibatkan, bahkan di tingkat sekretariat dewan pun tidak ada komunikasi,” tegasnya.

Melalui Rapat kordinasi (Rakor) yang dilakukan DPRD Parepare, secara tertutup pada selasa 4 november 2025 itu, sebagai tindak lanjut pelaksanaan interpelasi. 6 permasalahan yang menjadi sorotan DPRD hingga kebuntuan komunikasi dengan Pemkot mencair.

Honest Card

“Interpelasi ini kita tindaklanjuti dalam rapat kordinasi dengan wali kota dan kami kemarin mengundang dan alhamdulillah wali kota sudah hadir menjelaskan terkait dengan materi interpelasi. Setelah wali kota jelaskan, kami DPRD, terutama penginisiasi sudah menyatakan bahwa jawaban wali kota ini sudah menjawab substansi interpelasi dan tetap akan menindaklanjuti 6 poin ini,” kata Kahar selasa, 4 November 2025 lalu.

Soal tindak lanjut 6 masalah yang menjadi materi interpelasi. Kahar mengungkapkan pihak wali kota akan menindaklanjutinya.

“iya, pemerintah daerah akan tetap menindaklanjuti 6 poin ini dan wali kota menjelaskan bahwa 6 poin ini tetap menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan DPRD. saya kira dalam waktu secepat ini wali kota akan menindaklanjuti,”sambung Kahar.

Ketua harian partai Golkar Parepare itu, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan kepada Wali kota dalam rakor, bahwa sebenarnya interpelasi itu untuk mencairkan komunikasi yang buntu dengan DPRD.

“Kami tadi sudah menyampaikan ke bapak wali kota bahwa sebenarnya inti daripada interpelasi ini kita mau kebuntuan komunikasi itu cair. Dan wali kota sudah berjanji tadi bahwa insyaallah kedepan ini komunikasi kita akan diperbaiki,”Pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Bagikan:

Berita Terkait

Taufan Pawe Dorong Penguatan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Parepare
Buntut Wali Kota Tak Hadir Persetujuan Penetapan APBD 2026, Pemkot Parepare Kehilangan Hak-hak Keuangan
Dirjen Kemendagri Sebut DPRD Tidak Sama dengan DPR RI, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan DPRD Parepare Angkat Bicara
KPU Kota Parepare Turun ke Jalan Sosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Polemik Pembangunan Toilet Sekolah Senilai Ratusan Juta Rupiah, Pemkot Sebut Itu Hasil Efisiensi Anggaran
KPU Kota Parepare Terima Kunjungan Mahasiswa IAIN Kota Parepare
Hasil RDP: Komisi II DPRD Parepare Temukan Ketidaksesuaian Perencanaan Pembangunan Toilet Sekolah Senilai Ratusan Juta Rupiah
Komisi II DPRD Parepare Soroti Bangunan WC Sekolah Senilai 166 Juta, Itu Kelewatan!

Berita Terkait

Sabtu, 6 Desember 2025 - 22:18 WITA

Taufan Pawe Dorong Penguatan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Parepare

Jumat, 5 Desember 2025 - 15:26 WITA

Buntut Wali Kota Tak Hadir Persetujuan Penetapan APBD 2026, Pemkot Parepare Kehilangan Hak-hak Keuangan

Senin, 24 November 2025 - 17:33 WITA

Dirjen Kemendagri Sebut DPRD Tidak Sama dengan DPR RI, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan DPRD Parepare Angkat Bicara

Selasa, 18 November 2025 - 15:12 WITA

KPU Kota Parepare Turun ke Jalan Sosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sabtu, 15 November 2025 - 21:52 WITA

Polemik Pembangunan Toilet Sekolah Senilai Ratusan Juta Rupiah, Pemkot Sebut Itu Hasil Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru

Suasana pengunjung di AUF Moslem Fashion saat grand opening

Hiburan & Gaya Hidup

AUF Moslem Fashion Store Hadir di Parepare

Kamis, 4 Des 2025 - 15:23 WITA